Tahukah Anda Asal Mula Kabupaten di Indonesia

Ditulis oleh Administrator2 pada Jumat, 02 Juni 2017 | Dilihat 2449 kali
Tahukah Anda Asal Mula Kabupaten di Indonesia

 

Apa itu Kabupaten?

Tinggal di mana anda? Di kota A? Kabupaten B? Pertanyaan ini sering kita dengarkan saat setiap orang memperkenalkan dari mana mereka berasal.

Tapi, tahukah anda perbedaan dari tiap wilayah administratif tersebut? Apakah daerah tersebut memiliki kepala daerah yang berbeda? Mari kita simak penjelasan berikut.

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota yang biasanya menjadi ibukota suatu provinsi.

Kabupaten atau kota merupakan gabungan dari beberapa wilayah kecamatan. Pada umumnya, kabupaten sebagian besar daerahnya merupakan wilayah pedesaan. Sebaliknya wilayah kota biasanya terdiri atas wilayah perkotaan.

Baca lebih lanjut mengenai artikel "Asal Mula Kota di Indonesia".

Sejarah Pembentukan Kabupaten

Sebelum menggunakan istilah kabupaten yang sering kita dengar pada saat ini, di era Hindia Belanda, istilah kabupaten dikenal dengan regentschap, yang artinya adalah daerah seorang regent atau wakil penguasa.

Pembagian wilayah kabupaten di Indonesia saat ini merupakan warisan dari era pemerintahan Hindia Belanda.

Dahulu, istilah kabupaten hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, istilah Daerah Tingkat II dihapus, sehingga Daerah Tingkat II Kabupaten disebut Kabupaten.

Khusus Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, istilah kabupaten disebut dengan "Sagoe".

Pemekaran Kabupaten Pangandaran

 

Dalam UUD 1945 tidak mengatur perihal pemekaran suatu wilayah atau pembentukan daerah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18 B ayat (1) bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang,

Secara lebih khusus, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus.

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Namun demikian, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor, seperti : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Ciri-ciri Suatu Kabupaten

Struktur Pemerintahan Tingkat Kabupaten

 

Dalam hal tingkat struktur organisasi antara Kabupaten dan kota adalah sama, tetapi kalau dilihat dari beberapa aspek tentu saja ada banyak perbedaan yang mendasar. Dari segi pemerintahan secara jelas bahwa Pemerintahan Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, berbeda dengan Pemerintahan Kota.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Tingkat Kabupaten tetap menggunakan azas otonomi, artinya pemerintah kabupatan diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah daerahnya sendiri.

Dari aspek struktur pemerintahan, di wilayah kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan, dan desa atau kampung. Kecamatan dan kelurahan merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten yang juga turut serta dalam membuat suatu kebijakan, sedangkan desa merupakan daerah otonom tersendiri di wilayah daerah kabupaten, sehingga memiliki anggaran sendiri dalam mengelola kebijakannya.

Jika kita lihat dari luas wilayah, wilayah pemerintahan daerah kabupaten relatif lebih luas daripada wilayah pemerintahan daerah kota. Sedangkan dari aspek kependudukan, kepadatan penduduk di kabupaten lebih rendah daripada kota.

Dari mata pencaharian penduduk, terlihat dengan jelas bahwa penduduk kabupaten umumnya bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan agraris dan perikanan.

Dari aspek perekonomian, rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)/ total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam waktu satu tahun, untuk tingkat kabupaten lebih rendah daripada PDRB tingkat kota.

*****

 
;
;

Komentar Anda

Jadilah yang pertama dalam memberi komentar pada berita / artikel ini
Silahkan Login atau Daftar untuk mengirim komentar
Disclaimer